Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Angkatan 2

Pemenuhan kompetensi menuju profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) menjadi salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Profesionalisme Pegawai ASN menjadi salah satu aspek penting Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.


Dalam upaya mewujudkan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional, perlu dilakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi di lingkungan instansi pusat dan daerah/Unit Pelaksana Teknis. Jabatan Fungsional merupakan salah satu jabatan yang perlu dilakukan penataan dan penguatan berbasis kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan baik tingkat keterampilan maupun keahlian. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.


Jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam upaya penguatan kapasitas jabatan fungsional tersebut diperlukan Standar Kompetensi Jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Standar Kompetensi ini merupakan tugas dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 44 Tahun 2014 tentang  Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.Diharapkan melalui Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelolaan Ekosistem laut dan Pesisir, pelaksana tugas dapat melakukan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Angkatan 1

Pemenuhan kompetensi menuju profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) menjadi salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Profesionalisme Pegawai ASN menjadi salah satu aspek penting Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.


Dalam upaya mewujudkan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional, perlu dilakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi di lingkungan instansi pusat dan daerah/Unit Pelaksana Teknis. Jabatan Fungsional merupakan salah satu jabatan yang perlu dilakukan penataan dan penguatan berbasis kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan baik tingkat keterampilan maupun keahlian. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.


Jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam upaya penguatan kapasitas jabatan fungsional tersebut diperlukan Standar Kompetensi Jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Standar Kompetensi ini merupakan tugas dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 44 Tahun 2014 tentang  Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.Diharapkan melalui Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelolaan Ekosistem laut dan Pesisir, pelaksana tugas dapat melakukan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.